18 November 2018

RSS Facebook Twitter

Redaksi

Redaksi

Selasa, 11 April 2017 01:52

Tim Pengawas Ojek Online Segera Dibentuk

Bogor : Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Roda Dua Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Kota Bogor telah secara resmi diterbitkan Wali Kota Bogor Bima Arya per tanggal 4 April lalu. Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) akan membentuk Tim Pengawas Ojek Online. Diterbitkannya Perwali tersebut sebagai tindak lanjut Pemkot Bogor pasca terjadinya gejolak beberapa waktu lalu antara angkot dengan ojek online, yang berujung ada aksi mogok para pengemudi angkot. Perwali itu juga bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sosialisasi pun akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai leading sector kepada para perusahaan penyedia jasa layanan angkutan berbasis aplikasi termasuk kepada para pengemudinya.

Seperti dipaparkan Sekretaris Dishub Endang Suherman, Senin (10/04/2017), saat ini konsep mengenai pembentukan tim gabungan yang nantinya akan melaksanakan pengawasan dan pengendalian ojek online itu tengah dimatangkan. Rencananya, tim ini beranggotakan 12 orang dengan dengan pengarah yaitu unsur pimpinan Muspida. Diantaranya adalah wali kota, kapolresta, dan dandim dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor sebagai penanggung jawab. "Sambil menunggu terbentuknya tim ini, kami (Dishub) sudah mulai berjalan. Selain melakukan pengawasan di lapangan, kami juga terus memantau dan melakukan inventarisasi titik-titik lokasi mana saja yang biasanya dijadikan sebagai tempat mangkal para ojek online," jelas Endang.

Menurutnya, pengawasan yang telah berjalan sejak Perwali itu diterbitkan akan terus dilakukan sekaligus untuk mengendalikan keberadaan ojek online di Kota Bogor, sehingga operasional mereka dapat lebih diatur dan dikendalikan.

Bogor : Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya telah secara resmi menerbitkan regulasi mengenai angkutan aplikasi berbasis teknologi informasi khususnya untuk kendaraan roda dua yang selama beberapa waktu terakhir telah banyak beroperasi di Kota Bogor. Payung hukum itu berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2017, dan telah disahkan per tanggal 4 April lalu.

Perwali Nomor 21 Tahun 2017 itu tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Roda Dua Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Kota Bogor. Dimana peraturan itu dikeluarkan tidak lain agar keberadaan ribuan unit sepeda motor yang berfungsi sebagai angkutan tidak dalam trayek dengan berbasis aplikasi tersebut dapat lebih diatur, ditata, dan demi terpeliharanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, Senin (10/04/2017), pertimbangan diterbitkannya Perwali itu lantaran keberadaan kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Bogor telah menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraan angkutan umum. Terlebih keberadaannya juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Untuk meminimalisir dampak dari ojek-ojek online inilah seperti yang diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, maka dipandang perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian kendaraan roda dua yang menggunakan aplikasi berbasis tekonologi informasi oleh Pemerintah Kota Bogor," papar Bima. Sehingga, jelasnya, diputuskan dan ditetapkanlah Perwali Nomor 21 Tahun 2017 dengan berbagai maksud dan tujuan. Maksud dari Perwali itu sendiri adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ojek online. Sementara Perwali itu bertujuan agar terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Atas dasar itu pula, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para operator atau penyelenggara ojek online. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya supaya penyelenggara ojek online harus berbentuk badan usaha, selain itu mereka pun diwajibkan untuk memiliki cabang atau perwakilan yang tetap di Kota Bogor dan menunjuk penanggung jawabnya. Tidak cukup sampai disitu, cabang atau perwakilan penyelenggara ojek online juga harus mendapatkan surat tugas dari penyelenggara ojek online dan menyampaikan data kendaraan pada dinas terkait./pemkot
Jakarta : Memperingati hari lahir Polri Ke-72, Korps Bhayangkara menyelenggarakan Festival Film Polisi atau Police Movie Festival dengan tema besar "Unity in Diversity". Ketua Panitia Pelaksana Police Movie Festival Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ardila Amry mengatakan festival ini bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat  tugas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Masyarakat bisa mencari dari sisi-sisi lain Kepolisian sesuai tema yang telah ditentukan panitia pelaksana. Tema sudah kita tentukan yaitu "Unity in Diversity", artinya persatuan dalam perbedaan atau persatuan dalam kebhinekaan,” kata Ardila dalam keterangannya, Minggu (2/4/2017).
Ia mengatakan tema tersebut juga terkait kilas balik situasi bangsa dan masyarakat beberapa waktu yang lalu. Ia menunjukkan tampak gejolak intoleransi, saling bully di media sosial, provokasi, saling fitnah, saling menyakiti secara psikologis maupun fisik terjadi antara sesama saudara sebangsa dan setanah air. “Padahal zaman dulu kan kita falsafah kebersamaan. Kalau pelangi cuma warna merah saja kan tidak indah, kalau merah, kuning, hijau, biru kan cakep,” ujarnya.
Sementara itu, Humas Police Movie Festival Ajun Komisaris Polisi (AKP) Hasby Ristama menjelaskan pendaftaran dan penyerahan Police Movie Festival mulai tanggal 3 April-1 Juni 2017. Dijelaskan, untuk finalis nominasi itu dilakukan 5 Juni 2017 dan pengumuman lomba di Gandaria City 10 Juni 2017.  "Dalam babak final, nanti akan menampilkan 10 film pendek dan 3 film animasi," terangnya.
Lebih lanjut, Hasby memastikan, pihaknya tidak membatasi untuk peserta yang ingin ikut festival namun yang penting warga negara Indonesia (WNI),  mengikuti peraturan yang dibuat oleh penyelenggara, dan sesuai tema Polri, "Unity in Diversity". "Tahap penjurian diseleksi video oleh panitia dan penilaian dewan juri yang masih kami rahasiakan‎. Ini festival yang keempat kali, tahun sebelumnya cukup banyak antusias pesertanya," ujarnya. Ia mengatakan untuk kontek video tidak boleh mengandung unsur promosi, SARA, kekerasan dan pornografi. Musik atau lagu dan materi lainnya (foto, grafis dan lainnya) yang digunakan dalam film boleh pakai milik orang lain selama bersifat bebas atau telah memperoleh izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan. "Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta. K‎husus untuk kepentingan publikasi acara, penyelenggara dapat menggunakan materi foto dan/atau video karya peserta, sebagian maupun utuh," katanya.
Ditambahkan. penilaian nanti tentu yang sesuai dengan tema, keunikan ide dan orisinalitas cerita, aspek teknis penyutradaraan dan editing serta pesan yang disampaikan. Film pendek live shot atau animasi dengan muatan nuansa Polri berdurasi 5 menit hingga 7 menit untuk film pendek dan 3 menit untuk film animasi. "Peserta berupa individual/kelompok dengan jumlah kelompok tidak dibatasi‎, peserta dapat mengikutsertakan maksimal 2 karya dengan kelompok yang sama atau berbeda. Film hasil produksi sendiri dan bukan hasil karya orang lain serta wajib menggunakan subtitle bahasa Inggris," katanya.
Di samping itu, peserta bisa mengirimkan hasil karya ke alamat Panitia Police Movie Festival, Jalan H Junaedi No 12A Cipete Jakarta Selatan dan ‎wajib mengirimkan formulir serta materi lomba ke alamat Police Movie Festival 4. "Silahkan download formulir pendaftaran disini atau informasi lainnya ke email panitia  Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya , twitter update @policemovie, Instagram policemoviefestival dan Telephone/What's app 081807072007," tandasnya. /kbrn

Jakarta : Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan “berita” oleh blogger, yang menyatakan bahwa TNI melindungi Basuki Tjahaja Purnama adalah hoax alias bohong. Adapun “berita” yang dimaksud Pusat Penerangan TNI itu adalah http://husbuzer. blogspot.co.id/2017/03/sore- yang-cerah-selepas-sholat- jumat.html?m=1 pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, tentang Selepas Sholat Jumat Pernyataan Panglima TNI Atas Kebebasan Pak Ahok!!! Gatot: TNI Siap Melindungi Pak Ahok Jika Ada Yang Tidak Terima Hasil Putusan Pembebasan Pak Ahok!!!,..Masyarakat Harus Terima Putusan Hakim Nyatakan Ahok Tidak Bersalah.
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam pernyataan TNI yang diotentifikasi Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI, Kolonel Infantri Bedali Harefa, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa TNI siap melindungi Pak Ahok jika ada masyarakat yang tidak terima hasil putusan pembebasan hakim.  “TNI bersikap netral di atas semua golongan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa isu 'berita' itu tidak benar alias hoax,” kata Kepala Pusat Penerangan, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Minggu (2/4/2017). “Sehingga 'berita' yang seolah-olah  menyampaikan bahwa panglima TNI mendukung gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, adalah tidak benar. TNI patuh terhadap hukum dan  berdiri tegak di atas semua golongan,” kata Wuryanto.
 Fakta lain yang dikemukakan dia adalah, tidak benar Nurmantyo memberikan pernyataan usai sholat Jumat, di Markas Komando Kopassus TNI AD, Jakarta Timur, pada Jumat lalu (31/3/2017).  "Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, panglima TNI melaksanakan tugas dinas rutin dan melaksanakan shalat Jumat di Markas Besar TNI, Cilangkap, sehingga isu berita di blogger itu merupakan hoax," katanya

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL