14 Desember 2018

RSS Facebook Twitter

Redaksi

Redaksi

Selasa, 07 May 2013 02:27

Cinta Brontosaurus

Jakarta -  Raditya Dika memasukkan unsur-unsur komedi ala "Malam Minggu Miko" di film keduanya yang diadaptasi dari novel berjudul sama "Cinta Brontosaurus". Raditya mengatakan, dia menggabungkan elemen komedi dari serial tersebut dalam skrip film "Cinta Brontosaurus". "Saya merasa gaya komedi Miko 'kena' ke banyak orang. Pas bikin skrip, ada elemen Miko, misalnya pace yang cepat," kata Raditya, Senin (6/5/2013) petang, yang memerankan dirinya sekaligus menulis skenario  film besutan Fajar Nugros itu. "Cinta Brontosaurus" merupakan film kedua Raditya Dika setelah merilis film "Kambing Jantan" pada 2009.

Penulis kelahiran 28 Desember 1984 itu mengemukakan, dia selalu membuat karya yang ingin dia nikmati. "Saya bikin 'Cinta Brontosaurus' karena ingin melihat buku seperti itu. Saya juga ingin melihat ada film seperti ini, film komedi romantis dengan skenario apik yang ingin saya tonton," ujar penulis yang meramu skenario tersebut selama 1,5 tahun lewat berkali-kali revisi.

"Cinta Brontosaurus" tayang di bioskop mulai 8 Mei dan dibintangi Eriska Rein, Soleh Solihun, Dewi Irawan, Meriam Bellina, Bucek, Tyas Mirasih, Pamela Bowie, Dimas Gabra, M Griff, Rachel Patricia, Ronny P Tjandra, Ario Prabowo, Lana Girlly, Lani Girlly, Rizka Wulandari, Fikri Ramdhan, Joe P Project, Aelke Mariska, Moammar Emka, Yadi Sugandi, Dwi Putrantiwi, Richa Iskak dan Ence Bagus./KBRN/wl

Bandung - Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes (Pol) Martinus Sitompul, mengungkapkan, terkait kasus perusakan rumah dan masjid besar jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya pada Minggu, (5/5/2013) kemarin, Polda Jawa Barat mengirimkan 1 SSK Brimobda Polda Jawa Barat. "Polda menurunkan 1 SSK Brimob, untuk mem-back up personil di wilayah," jelas Martinus Sitompul, dalam pesan singkatnya kepada RRI di Bandung, Senin (6/5/2013).

Lebih lanjut, Martinus mengatakan, untuk mengantisipasi hal serupa di wilayah Jawa Barat, pihaknya meningkatkan keamanan. "Kita pantau, monitor dan siapkan personel pengamanan untuk di daerah," paparnya. Sementara itu, Polrestabes Bandung, telah menyiagakan personilnya di beberapa masjid maupun aset jemaah Ahmadiyah yang berada di kota Bandung. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes (Pol) Abdurahman Baso, pihaknya melakukan pengawasan dan penjagaan di delapan masjid Ahmadiyah yang ada di Bandung. "Kita setiap hari mengawasi dengan meningkatkan patroli ke mesjid Ahmadiyah," jelasnya kepada wartawan di Bandung, Senin (6/5/2013).

Selain melakukan upaya pengamanan, Abdurahman Baso juga mengatakan, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang pro maupun kontra dengan keberadaan jemaah Ahmadiyah. Kasus perusakan masjid besar milik jemaah Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, terjadi pada Minggu (5/5/2013) dini hari. Aset Ahmadiyah itu dirusak dan di bakar oleh massa tak dikenal./KBRN/wl

Jakarta - Berikut adalah pernyataan Kedutan Besar Inggris di Jakarta, terkait pembukaan kantor kampanye Papua di Oxford Inggris. Pernyataannya dalam dua bahasa, dan dikirim kepada RRI hari Sabtu (4/5). :

 

Dear media colleagues 
Please find below the statement by British Ambassador Mark Canning on Free West Papua.  Press Statement by British Ambassador Mark Canning on Free West Papua In response to the instruction by Coordinating Minister for Political and Security Affairs Bapak Joko Suyanto to summon British Ambassador to Indonesia over this issue, Ambassador Mark Canning said: “I look forward to explaining our position on a subject, which we recognise is a sensitive one to the Indonesian Government. 
As we explained to the Indonesian Ambassador Mr Thayeb in London on Friday (3/5/13) the views of Oxford Council, and indeed Mr Wenda, should not be taken as reflecting those of the British Government.  The Council, like all councils in Britain, is free to support whatever causes it wishes. They are not part of government. They are not directed in any way by the government. 
The views of the UK government are well known. We regard Papua as part of this country and want it to enjoy the same peace and prosperity as other parts of this nation. We do, however, share the sentiment expressed by the UN High Commissioner for Human Rights Navi Pilay on Friday (3/5/13) when she said that there are human rights concerns which need to be addressed. I am of course aware that efforts are under way to try to improve this, as well as to address issues relating to economic and social development, and we fully support them. We keep in touch with all those who are trying to move Papua forward, including the new Governor, who I met last week." 


Bahasa Indonesia 

Keterangan Pers 
Pernyataan Duta Besar Inggris tentang pembukaan kantor Free West Papua di Oxford 
Menanggapi instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Joko Suyanto untuk memanggil Dubes Inggris terkait isu Free West Papua, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan:  "Saya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua. Kami memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia. Seperti yang telah kami jelaskan kepada Duta Besar Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayeb pada Jumat lalu (3/5/13) di London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris. 
Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris dalam hal ini. Posisi pemerintah Inggris cukup jelas. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia. 
Namun kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang pada Jumat lalu (3/5/13) mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial, dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua termasuk Gubernur Papua yang baru, Bapak Lukas Enembe, yang minggu lalu saya temui". 

Regards, 
Faye Belnis
British Embassy Jakarta
/KBRN/wl

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia akhirnya menyampaikan kekecewaanya kepada pemerintah Inggris yang memberi kesempatan kepada sejumlah orang untuk membuka kantor kampanye papua barat di Oxford, Inggris. Dalam release kementerian luar negeri yang diterima RRI malam ini (Sabtu 4/5), Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah mengintruksikan Duta Besar Republik Indonesia di Inggris untuk menyampaikan protes kepada pemerintah Inggris.

Menanggapi berita pembukaan “kantor Free West Papua” di kota Oxford, Inggris, Pemerintah Indonesia menyampaikan protes keras dan keberatan yang mendalam terhadap perkembangan dimaksud. “ Atas instruksi kami, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi Pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris”, ujar Menlu RI, R.M. Marty M. Natalegawa. Hal yang sama juga akan dilakukan kepada Kedubes Inggris di Jakarta. Pembukaan kantor tersebut jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua Negara dan bahkan posisi Pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah NKRI termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Selain itu, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI. “Perkembangan dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusasaan pihak separatis menghadapi kenyataan dimaksud” tegas Marty.
Pemerintah Inggris, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford. Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apapun yang terkait dengan separatisme Papua sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI./KBRN/wl

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL