23 April 2019

RSS Facebook Twitter

Yofri Haryadi

Yofri Haryadi

Bogor - Sedikitnya 120 Kepala Keluarga di Kampung Citamiang, RT 3 RW 5, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, hanya di janjikan penerangan listrik pada musim kampanye saja, namun sampai saat ini realisasinya masih "nol".

Aktivis lingkungan yang juga warga Kampung Citamiang Ahmad Syarif mengungkapkan, masyarakat yang berada di kaki Bukit Pangrangi itu terisolir akibat minimnya pembangunan.

 

"Dulu pernah dijanjiin waktu rapat Rabo Keliling (Boling) Bupati, namun mana janjinya pas kampanye aja rame katanya mau dibangun jalan aspal ke RW  5, sampe sekarang masih aja kaya gini," ujarnya saat ditemui di kantor Kecamatan  Megamendung, Jumat (12/10).

Lokasi yang  ditempuh selama satu jam dari jalur utama Puncak Bogor menuju Kantor Desa Megamendung itu, hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua saja. Tampak dari kejauhan rentetan pemukiman padat penduduk di perbukitan yang sumber penerangannya menggunakan lampu  Cempor (red:lampu minyak).

 

Lokasi yang dihuni 120 Kepala Keluarga tersebut memang berada di atas lahan milik Taman Nasional dan PT. Perhutani, sehingga untuk pembangunan  infrastruktur di dalamnya terjadi tarik ulur kepentingan.

Camat Megamendung Bayu Rahmawanto menjelaskan, upaya pendekatan sudah dilakukan dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pihak PLN. Bahkan konon tiang listrik untuk bentangan kabel pun sudah disiapkan. Namun karena wilayah tersebut berada di antara batas administrasi instansi pemerintah lain, jadi sulit diambil keputusan dengan  cepat.

 

"Masalahnya lokasi situ kan itu milik Perhutani, Taman Nasional, jadi kawasan konservasi. Nah, kalo pemda buat infrastrukur yang didanai APBD, bisa tumpang tindih," tutur Bayu.

 

Sementara tidak jauh dari pemukiman padat penduduk yang terisolir dan gelap gulita itu, tampak  vila megah yang terang benderang. Keberadaan vila itu pun kerap menimbulkan kecemburuan sosial.

Di tengah anak-anak kampung Citamiang belajar mengguanakan penerangan lampu Cempor, vila megah terang benderang dengan angkuhnya berdiri tegap.(yofri)

20 hasil inovasi Institut Pertanian Bogor (IPB), akhirnya dikomersilkan dalam temu bisnis Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian dan IPB serta Pengusaha yang berlangsung di IPB International Convention Centre (IICC),  Kamis (11/10). Inovasi tersebut merupakan hasil riset berupa teknologi pangan dan hasil olahan yang belum di produksi secara massal dalam skala industri.

Rektor IPB Profesor Hery Suhardiyanto menjelaskan, hal itu dilakukan seiring tingginya peran pemerintah dalam meningkatkan riset dibidang ilmu pengetahuan.

IPB optimis target yang diamanatkan pemerintah sebagai garda terdepan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional bisa direalisasikan. 

Hery menambahkan, saat ini para ilmuwan IPB tidak harus menunggu lama hasil risetnya didanai sponsor.

 

"Meski investasi pada sektor pertanian tren-nya tidak seperti sektor industri otomotif atau elektronik yang cenderung mendapatkan apresiasi dari kalangan usahawan seperti mobil ESEMKA, namun sejalan dengan peningkatan kebutuhan dasar pangan nasional, IPB menjanjikan kepada penelitinya untuk optimis dan setiap inovasi yang di hasilkan akan mendapat apresiasi seperti yang dilakukan dua inovator IPB yang menerima dana satu milyar rupiah," tuturnya dalam pemaparan di hadapan 300 lebih peserta temu Bisnis IPB.

Peningkatan anggaran riset 10 kali lipat atau sekitar satu persen dari APBN pada tahun mendatang bisa direalisasikan sejalan meningkatnya iklim investasi, khususnya bidang agribisnis di Indonesia.

Rektor Institut Pertanian Bogor itu menambahkan, IPB telah menghasilkan 131 karya inovasi dalam bidang pertanian dari 461 karya inovasi dari seluruh Indonesia.

“Dari 131 inovasi tersebut baru sekitar 20 persen yang diaplikasikan di masyarakat dalam bentuk komersil maupun hibah,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian RI Haryono mengemukakan, persoalan pertanian sangat kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, pengadaan saluran irigasi hingga persoalan hukum pertanahan.

 

"Dewasa ini, implementasi penelitian dalam bidang pertanian belum merata ke semua kalangan sementara inovasi yang dihasilkan oleh Balitbang dan universitas-universitas telah banyak dihasilkan," ujarnya kepada wartawan.

Terlepas dari itu semua, pertanian tidak akan berkembang tanpa kecerdasan yang muaranya dunia akademis.

20 hasil Inovasi yang dikomrsilkan IPB menjadi babak baru sinergitas antara IPTEK, Bisnis dan Birokrasi yang sejalan dengan misi yang diemban yakni ketahanan dan kedaulatan pangan hingga 2025.

Acara temu bisnis itu diikuti oleh kurang lebih 200 peserta dengan komposisi rata-rata 35 persen peserta dari Lembaga Litbang termasuk dari LIPI, 35 persen dari Perguruan Tinggi, termasuk dosen dan mahasiswa, dan 30 persen dari pelaku usaha dan industri di sektor pertanian.(yofri)

 

Kawasan pertanian di bagian barat Kabupaten Bogor dalam kondisi kritis terutama areal pertanian warga yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Cibungbulang hingga areal pertanian di sepanjang aliran sungai Cikaniki yang tercemar akibat limbah mercury penambangan emas tanpa izin (red: PETI). Salah satu dampaknya adalah tingginya kadar Arsenic pada hasil pertanian, khususnya beras yang merupakan sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia.

 

Setelah sempat beredar beras mengandung bahan pemutih atau klorin di pasaran, kini masyarakat kembali di resahkan dengan masuknya beras Impor asal Amerika dan Thailand dengan kadar arsenik atau kimia berbahaya.

Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras di pasaran harus menjadi perhatian serius dengan cara membentuk Tim khusus untuk mensertivikasi kadar beras yang beredar. 

 

Peneliti dan Pengembang Teknologi Pangan IPB , Dr. Yadi Haryadi menjelaskan harus ada penguatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meminimalisir peredaran beras dengan kadar arsenik di luar ambang batas normal.

"Pemerintah harus mengambil peranan melalui Badan POM untuk membuat standarisasi peredaran beras di pasaran, tidak hanya zat arsenic saja akan tetapi zat kimia berbahaya lainnya yang berasal dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia," ujarnya dalam dialog pertanian di kampus IPB Dramaga Bogor, Rabu (10/10).

"Arsenic merupakan zat kimia yang di bawa oleh beras sejak dalam proses penanaman hingga pengolahan menjadi bulir-bulir yang kita temui dan itu terjadi simultan akibat  pencemaran limbah kimia pada lahan persawahan," ungkapnya.

Kadar arsenic pada beras yang di bolehkan adalah 0.5 miligram per kilogram, namun saat di lakukan penelitian di Lab IPB, rata-rata beras yang beredar di pasaran berada di atas ambang batas dan harus segera di ambil langkah.

Konsumsi Arsenic berlebih dalam kurun waktu tertentu menjadi penyebab penyakit kanker dan gangguan pencernaan.  Beras dengan kadar arsenic hanya bisa di lihat melalui mikroskop dan uji laboratorium.

 

"Untuk orang yang beratnya 60 kg , maksimal mengkonsumsi  maksimal 0,12 miligram perhari kalo lebih dari itu selama seumur hidup menjadi penyebab kanker," pungkasnya kepada RRI.

Tersiar kabar bahwa beras impor asal Thailand diduga mengandung arsenik yang bisa membahayakan tubuh.

Arsenik yang terkandung dalam beras merupakan hasil dari proses alamiah yang menyebabkan elemen racun tersebut terakumulasi mulai saat beras tersebut ditanam hingga tumbuh. Kadarnya tidak bisa di kurangi hanya dengan mencucinya hingga bersih.

Untuk itu IPB melalui riset dan peneliti yang di terjunkan mendesak pemerintah segera membuat sampling dan mengeluarkan standarisasi bagi komoditas pangan utama tersebut(yofri)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL