23 April 2019

RSS Facebook Twitter

Yofri Haryadi

Yofri Haryadi

Bogor : Hujan deras di sertai angin kecang di kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor  kembali mengancam korban jiwa. Sedikitnya 3 rumah warga tertimbun akibat longsor di kampung Muara 1 Desa Purwabakti  dan Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Beruntung dengan kesigapan satkolrak tanggap bencana di wilayah desa setempat segera mengungsikan warganya sehingga tidak terjadi korban jiwa. Hujan deras yang terjadi pada Minggu,  (22/11/2015) malam menggenangi lahan sawah dan saluran Irigasi warga, sehingg mengakibatkan kerusakan terhadap akses jalan di tebingan kampung Tanjakan Dadap dan Kampung Muara.
Salah seorang warga Ai (36) , warga Kampung Tanjakan Dadap RT 2 RW 3 Purwabakti mengatakan saat terjadi hujan lebat sebagian warga mendapat peringatan melalui speaker masjid untuk mengungsi ke lokasi yang aman. "Ngeri ada geter nya kita langsung ngungsi semuanya pokonya kosong aja ". Ujar Ai ketika ditemui RRI Bogor, Senin (23/11). 
Sementara proses evakuasi di lokasi longsor masih terus di lakukan dengan bergotong royong. Posko siaga bencana di buat oleh BPBD Kabupaten Bogor dan Koramil 2121 Cibungbulang di sekitar lokasi bencana. "Ada 35 warga yang rumahnya rusak akibat kejadian longsor, dari TNI kita turunkan 26 anggota untuk membantu evakuasi dan penyaluran bantuan siaga bencana ". Jelas Koramil 2121 Cibungbulang Kapt.Chb, Marah Sulaiman,  Senin (23/11). Untuk Jalan rusak sendiri dari pihak TNI berupaya untuk membuat jalan alternatif. Termasuk juga jembatan yang rusak. 

Bogor : Tertimbunnya 12 Penambang Emas Tanpa Izin di lubang PETI  kawasan Gunung Pongkor , Selasa (27/10) menunjukan belum siapnya warga lepas menjadi PETI. Hal itu menunjukan beratnya pemerintah daerah dalam memberikan solusi kepada warga di sekita Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor untuk beralih Profesi. Hingga Rabu (28/10/2015) tim evakuasi  PETI yang tertimbung masih belum menemukan jenasah 12  orang PETI yang di kabarkan tertimbun  di  Lubang Kunti  sisi Blok Gunung Butak  yang lolos dari penertiban Gurandil sebelumnya.
Pihak Polres Bogor, di bantu dengan Satkorlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, TNI  dengan jumlah 200 orang masih melakukan evakuasi dengan menyusuri lubang PETI di sekitar Gunung Butak masuk ke perbatasan Cigudeg dan Nanggung. Tidak hanya itu kordinator dari PT Aneka Tambang dan Tokoh Masyarakat  juga terlibat dalam evakuasi yang di lakukan. Camat Nanggung Kabupaten Bogor Mulyadi mengatakan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi warganya untuk meninggalkan profesi sebaga Penambang Emas Liar. "Ini menjadi pelajaran untuk warga kami, padahal belum lama ini  sudah 400 lebih lubang PETI itu kami tutup, tetap saja nekat, sekalipun kejadian tersebut bukan bencana alam secara kemanusiaan kita tetap lakukan evakuasi penyelamatan ". Jelas Camat Nanggung Mulyadi, Rabu (28/10/2015). Terpisah Kepala Seksi Kesiap Siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Budi Aksomo mengirim 1 regu (10 orang) tim evakuasi dari Mako BPBD Cibinong. "Ada 10 orang lengkap dengan tabung oksigen dan peralatan gali tanah, misi kemanusiaan ". Budi Aksomo menambahkan.
Adapun nama korban kecelakaan yang diduga meninggal dunia yaitu :
1.Ade warga Kampung Pasir Maung, Desa Parakan Muncang.
2 Yogi warga Kampung Cogrek, Desa Parakan Muncang.
3.Ukon Kampung Cogreg, Desa Parakan. 4.Solikin Kampung Liud, Desa Kalong Liud.
5.Junet Kampung Tangseng, Desa Sukajaya, Kecamatan Cigudeg.
6.Roy Kampung Tangseng, Desa Sukajaya, Kecamatan Cigudeg.
7.Handi, Kampung Tangseng, Desa Sukajaya, Kecamatan Cigudeg.
8.Didi, Kampung Tangseng, Desa Sukajaya, Kecamatan Cigudeg.
9.Mista, Kampung Tangseng, Desa Sukajaya, Kecamatan Cigudeg.
10.Indra, Kampung Legok Cauk, Desa Curuk Bitung,
11. Holil Kampung Legok Cauk, Desa Curuk Bitung.
12. Ajit, Kampung Cibeber Kidul, Desa Curug Bitung.

Bogor : Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar mengakui belum memiliki konsep dan strategi yang nyata dalam penanganan persoalan transportasi serta dampak sosial dari aktifitas penambangan batu dan pasir di kawasan Barat Kabupaten Bogor. Penambangan galian tipe C (Pasir, air dan Batu)  yang sudah puluhan tahun itupun terus di keluhkan warga masyarakat. Tidak sedikit warga dan penambang pasir  menjadi korban  tewas akibat truk terguling atau terpelindas. Bahkan debu jalanan yang di bawa oleh truk yang melintasi jalur tambang Cigudeg-Parung Panjang- Rumpin-Tenjo mengakibatkan warga yang bermukim di sepanjang lintasan itupun menderita penyakit pernafasan.
Dalam diskusi Forum Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang berlangsung di gedung Bakorwil Bogor, pada hari Kamis lalu , di jelaskan Pemerintah Propinsi selaku pemberi Izin, dan pemerintah daerah hanya sebatas pelaksana. Namun sampai saat ini Pemerintah Propinisi Tidak  ada solusi yang jelas  selaku penerbit izin pertambangan , Perusahaan transportasi serta masyarakat pekerja tambang  di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg dan Tenjo. "Solusinya nanti berdasarkan keputusan dari diskusi ini, baiknya seperti apa dari transporter, warga masyarakat yang terkena dampak penambangan termasuk pemerintah Kabupaten Bogor, ini tidak bisa di tuntaskan sepihak, ada 3 pemerintah propinsi Jawa Barat, DKI dan Banten yang terlibat ". Jelas Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, Kamis (22/10/2015).
Untuk solusi jangka panjang di butuhkan jalur kereta untuk mengurangi dampak kerusakan jalan dan debu dari pengangkutan tambang , namun untuk jangka pendek upaya pemortalan lagi lagi menjadi piilihan. Keberadaan galian tambang di kawasan barat kabupaten Bogor memberi andil kepada pembangunan infrastruktur nasional di wilayah Banten dan Jakarta. Terlepas dari matrial bangunan berupa batu dan pasir itu di gali oleh pemgenag izin resmi atau ilegal. 

Bogor : Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah , areal parkir dan ruang terbuka hijau di pasar Ciluar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor terbentur penguasaan fisik bangunan dan lahan dari pedagang yang menolak di tertibkan. Penolakan pedagang yang sudah berdiri di atas bangunan ruko itupun di dasarkan pada SK dari Bupati Bogor Sudarjat Nata Atmaja yang di tandatangani pada 1987. Dalam perjanjian yang di tuangkan dalam 16 pasal itu  menjelaskan adanya perjanjian kerjasama penggunaan lahan milik pemerintah untuk di bangun pusat komersial yang terpisah dari pasar Inpres pada saat itu.
Rencana penertiban itupun mendapat penolakan dari pedagang serta organisasi masyarakat BBRP serta Unsur dari pemerintah desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Di lihat dari legalitas bangunan sendiri kepala UPT Pengawas bangunan wilayah 1 Cibinong Iryanto menegaskan ada IMB yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Bogor saat itu , namun dalam izin IMB itupun tertera IMB bukan sebagai bukti kepemilikan sah. Sehingga melihat dari status bangunan itu sendiri pemilik bangunan harus melakukan pemutahiran administrasi dan pendataan , karena data di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak tertera. "Kita melaksanakan sesuai dengan perda nomor 25  tahun 1998 tentang tanah dan bangunan , kita sudah lakukan cek dan belum ada pemutahiran dan intinya belum ada catatan baru IMB yang di keluarkan ". Jelas Iryanto kepada RRI Bogor. 
Penerbitan surat keputusan dari UPT Pengawas Bangunan Wilayah Setempat itupun akan menjadi rujukan bagi unit pol PP Kecamatan untuk melakukan penertiban. Dapat berupa pengosongan bangunan atau pembongkaran hingga ada kejelasan status bangunan tersebut nantinya. Salah seorang pedagang Brahmana yang juga pemilik kuasa lahan , menegaskan pemindahan atau pnertiban 10 bangunan yang menjadi kios itu hanya d apat di lakukan jika ada SK Bupati baru yang merubah SK Bupati lama nomor 644.1/01/PRJN/Huk/1087 , antara Robert Sibarani selaku kordinator Pasar kemudian Dinas Pekerjaan Umum saat itu serta Bupati Sudarjat Nata Atmaja. "Ini harus ada SK Bupati baru dulu baru bisa di eksekusi, kalau langsung di eksekusi bisa di gugat balik karena SK Bupati lama harus di hapus dulu ". Brahmana menambahkan. 

Sementara itu dari pihak PT. Pasar Tohaga Kabupaten Bogor melalui kabag humas PT. Pasar Tohaga Andri Noto belum ada upaya penerbitan SK bupati Bogor terbaru pengganti SK Bupati lama dalam konflik lahan pasar Ciluar. " Tidak semua bangunan kan memiliki IMB , jadi yang di tertibkan yang tidak ber IMB saja, termasuk lapak di bahu jalan itu ga ada IMB nya , kita sudah rapat kordinasi sebelumnya jadi ini  bukan rencana dadakan ". Jelas Kabag Humas PT. Pasar Tohaga, Anderi Noto. Secara fakta hukum yang ada apabila kepemilikan lahan di lingkar pasar Ciluar adalah milik pemerintah Daerah kabupaten Bogor , bahkan pemenang lelang untuk pembangunan TPS dan areal Parkir sudah ada

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL