23 April 2019

RSS Facebook Twitter

Yofri Haryadi

Yofri Haryadi

Bogor : Pemanfaatan limbah organik tidak hanya dapat di gunakan sebagai bahan dasar pupuk kompos saja namun lebih dari itu limbah organik yang berasal dari tumbuh tumbuhan dapat di olah menjadi bahan pakan ternak rumen berbentuk wafer. Penggunaan pakan ternak wafer menjadi salah satu inofasi yang di miliki oleh IPB sebagai solusi menghadapi musim kering serta cara penyimpanan pakan ternak dalam waktu yang lama.
Prof.Dr.Ir. Yuli Retnani selaku  Penemu dan penggagas jenis pakan berbentuk wafer menjelaskan saat ini IPB mengemban amanah dari Pemerintah untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan Peternakan. Khusus untuk bidang peternakan input yang sangat menentukan hasil produktifitas daging adalah pada jenis pakan ternak yang di gunakan. Ternak yang menjadi obyek pengembangan jenis pakan tersebut adalah ternak ruminasia atau hewan pengunyah seperti sapi, kambing ,kerbau atau sejenisnya. "Limbah berupa kulit, batang dan daun sayuran tersebut tidak mengalami penurunan nutrisi sekalipun sudah terinjak dan tercampur air , Dari situlah proses bahan baku wafer ternak di olah melalui proses pengeringan basah serta pengerasan sehingga berbentuk menyerupai mash, pellet, wafer dan biskuit". Jelas Profesor Yuli Retnani, Kamis (11/02/2016) di kampus IPB Dramaga Bogor. Profesor Yuli menambahkan saat ini tantangan Peternakan sangat berat terbatasnya lahan untuk di tanami rumput serta perkembangan pemukiman perkotaan, menjadikan sektor peternakan kerap mendapat penolakan dari lingkungan karena bau yang di timbulkan. 

Penggunaan pakan ternak wafer juga mengurangi residu dan bau dari kotoran ternak di maksud.Tidak hanya itu sedikitnya budidaya pakan ternak karena terbatasnya lahan menjadikan sentra peternakan yang ada di Indonesia mengalami krisis pakan khususnya ternak ruminasia. Pakan yang di padatkan tersebut berasal dari limbah atau buangan sisa sayuran di pasar tradisional. Selain nutrisi yang di perlukan terpenuhi jenis pakan tersebut dapat di simpan dalam jangka waktu yang lama bahkan 1 tahun. Penggunaan pakan ternak wafer di daerah perkotaan dapat menunjang budidaya peternakan dalam skala industri yang tertata

Bogor : Melonjaknya harga produk pangan pertanian seperti beras, kedelai, jagung dan kacang kacangan salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pupuk di pasaran. Sementara pemerintah melalui kementrian Pertanian telah menganggarkan subsidi ketahanan pangan yang salah satunya di gunakan untuk mensubsidi harga pupuk di lapangan.  Jumlahnya pun cenderung meningkat setiap tahunnya. Anggaran yang meningkat setiap tahunnya itupun ternyata menjadi temuan BPK terjadinya manipulasi sejumlah korporasi dan BUMN pertanian di oplos dengan pupuk non subsidi. Pada 2014 saja nilai subsidi pupuk 21 trilyun rupiah dan jumlahnya terus meningkat dengan perkiraan kebocoran lebih dari separuhnya. Hal itu di ungkapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Rizal Jalil saat mengisi seminar di kampus IPB Dramaga Bogor, Kamis (11/2). 
Rizal Jalil menjelaskan persoalan tersebut terjadi karena adanya ketidak akuratan data di lapangan penerima bantuan subsidi pupuk tersebut. Dari laporan gubernur dan Bupati seindonesia hampir semuanya tidak mengetahui alur subsidi pupuk dari hulu ke hilirnya, Karena Subsidi pupuk memiliki jalur terpisah melalui sebuah korporasi . BPK sendiri menginginkan ada perbaikan Tata Kelola dan sasaran serta data yang benar penyaluran subsidi pupuk di maksud. "Jangan di diamkan lama lama , persoalan ini muncul karena data harus di benahi, kementrian pertanian punya dana 35 miliyar untuk memperbaiki, BPK melakukan audit berdasarkan standar keuangan negara, kalau mau liat angka penyimpangan silahkan datang ke kantor kami ". Ujar Kepala BPK Rizal Jalil, Kamis (11/02/2016). Saat ini Kementrian pertanian sendiri mengalokasikan dana 35 milyar rupiah untuk perbaikan data subsidi pupuk yang telah di keluarkan. Sementara pemerintah melalui Perpres yang terbaru berencana akan mencabut subsidi pupuk bagi para petani. 

Dari Kalangan akademisi IPB sendiri dalam diskusi Pupuk Bersubsidi dan Permasalahannya menginginkan agar , subsidi ketahanan pangan di berikan pada sektor areal output  pertanian. Yakni melalui mekanisme jaminan harga jual produk pertanian yang lebih stabil. Beberapa temuan terjadi seperti di DI Yogyakarta dan kabupaten Kerinci Propinsi Jambi serta daerah lain di Sulawesi. Kepala BPK RI Rizal Jalil lebih setuju apabila subsidi di kelola langsung oleh Kepala Daerah sehingga audit dan mekanisme pertanggung jawabannya dapat di runut dari hulu ke hilir.

Bogor : Peringatan Hari Pers Nasional ke 70 tingkat kabupaten Bogor, Selasa (9/02/2016) di kotori oleh prilaku buruk 3 orang oknum yang  melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Ketiga  oknum pemeras tersebut , salahsatu diantaranya  mengaku berprofesi sebagai wartawan dan 2 lainnya mengaku dari Kejaksaan serta petugas KPK. Mereka meminta uang tebusan 50 juta rupiah kepada kades Sukamulya  dengan  mengancaman akan menyebarkan foto perselingkuhan melalui berita. Selain melakukan pemerasan dan  teror melalui sms maupun telepon,  oknum wartawan tersebut juga  melakukan intimidasi dengan menggerakan warga Sukamulya untuk melakukan aksi demo   agar Kepala Desa Sukamulya turun dari jabatannya. Ancaman serta intimidasi juga di arahkan kepada keluarga sang kepala desa.  Menghadapi hal tersebut, Kades Sukamuljya, Sujai melakukan kordinasi dengan Kapolsek  Sukamakmur Iptu Sonson Sudarsono.  Bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kades Sujai menjebak ketiga oknum  dengan menyiapkan uang 9.7 juta rupiah dalam amplop. Setelah 3 oknum menerima amplop, aparat polsek Sukamakmur langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya serta  membawa ke kantor Polsek Sukamakmur bersama barang bukti uang tunai.

Kapolsek Sukamakmur Iptu Sonson Sudarsono ketika dikonfirmasi RRI, menegaskan upaya tersebut masuk dalam pemerasan dan di ancam 4 tahun penjara. "Udah jelas pemerasan, ini ga ada unsur jurnalisnya nanti akan kita proses menunggu petunjuk kapolres, ancaman pidana 4 tahun penjara ". Jelas Iptu Sonson Sudarsono. Dari hasil pemeriksaan awal , ternyata ada 2 pelaku lainnya yang belum di bekuk. Terhadap kedua pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya tersebut, pihak Kepolisian masih melakukan upaya pengejaran. 

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan ini mendapat perhatian dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bogor Chaerul Azwar. Banyaknya wartawan yang tidak di gaji oleh perusahaan media dan mudahnya menjadi wartawan menjadi penyebab banyaknya wartawan  bodrek tersebut, "Sekarang  berapa media yang menggaji wartawannya, paling 25 persen selebihnya mereka mencari di luar dari acara seremonial, hingga jadi pemeras dan menghakimi melalui berita ". Jelas Chaerul. Pihak PWI kabupaten Bogor  mencatat hanya 25 persen perusahaan media di kabupaten Bogor yang memberikan gaji kepada wartawannya, dari angka tersebut ada beberapa yang memberikan gaji di bawah standar kelayakan. Hal ini menjadikan para oknum wartawan  memanfaatkan profesinya untuk memeras, mengancam, mengintimidasi hingga menghakimi narasumber melalui berita yang di terbitkan.

Bogor : Jajaran Polres Bogor kembali ungkap pelaku penambang emas ilegal di bukit Pongkor Kecamatan Nanggunga kabupaten Bogor dalam 2 kali aksi penyergapan di bulan januari 2016 ini. Ke delapan pelaku 1 di antaranya pemilik gebosan tabung raksasa bernama OS yang di bekuk jajaran reskrim pada aksi penyergapan kedua pada 25 januari lalu. Penggunaan alat pengolah batu emas dari lubang gurandil yang telah di tutup itupun seharinya mengolah sekitar 25 kilogram dan menghasilkan sedikitnya 3 gram emas murni setiap kali prosesnya.
Kapolres Bogor AKBP Suyudi Aryo Seto menjelaskan pengolahan menggunakan tabung raksasa yang di rakit dari lempengan tong dengan tinggi 7 meter dan diameter 3 meter tersebut di gerakan oleh mesin 2 tak yang di rakit oleh pemilik gebosan. Berbeda dengan penggunaan tabung gelundung yang lebih kecil , penggunaan Tabung raksasa yang jumlahnya ada 4 itupun menggunakan limbah kimia yang berpuluh puluh kali lebih banyak dari penggunaan gelundung biasa. Lokasi yang menjadi tempat penggalian sendiri masih di tempat yang sama yakni di lubang jamur di kampung Ciguha desa Bantar Karet kecamatan nanggung yang sebelumnya telah di cor PT. Antam.
Saat ini pihak Polres Bogor sendiri masih melakukan pencarian 16 pelaku lainnya yang di suga sebagai pendana dan pengepul hasil operasi para Penambang Emas Tanpa Izin tersebut. "kita masih melakukan pendalaman kepada tersangka lain termasuk orang dalam dari PT.Antam dan juga pendana dan penadah dari emas ilegal dan masih ada sekitar 16 DPO yang di kejar , satu ton ini mampu menghasilkan 200 ore atau biji emas dalam satu kali prosesnya sekitar 2 sampai 3 hari hasilnya lebih banyak dari gelundungan biasa ". Jelas kapolres Bogor AKBP Suyudi Aryo Seto, Selasa (02/02). Ke 8 tersangka yaitu IB,JJ, ES, EA, OS,YA danYY menjalani pemeriksaan masih lanjutan di tahanan Polres Bogor.
Bersama dengan barang bukti di antaranya pahat besi, senter kepala, 4 gelundung raksasa, mesin 2 tak dan karung goni. Para pelaku itupun di jerat tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun dengan junto Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 4 tahun 2009 pasal 161 dengan ancaman denda maksimal 10 milyar rupiah atau penjara 10 tahun. Hingga saat ini Polres Bogor telah menangkap 55 pelaku penambangan emas tanpa izin di kawasan Pertambangan PT. Antam di kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL