22 November 2017

RSS Facebook Twitter

Yofri Haryadi

Yofri Haryadi

Bogor : Moratorium (pembatasan) izin sejumlah pemilik waralaba minimarket di Kabupaten Bogor masih belum di cabut, Pemerintah Kabupaten Bogor justru berencana melakukan evaluasi perizinan waralaba minimarket yang telah di terbitkan. Karena penetapan kuota waralaba minimarket untuk setiap kecamatan sudah di miliki pemkab Bogor.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengatakan pembatasan waralaba minimarket sudah di tentukan berdasarkan jumlah penduduk serta luas wilayah di setiap kecamatan. Jika jumlah waralaba melebihi kuota maka dinas akan melakukan cek ulang perizinan dan menacabut izin operasinya. "Kita udah verifikasi kok semuanya mulai dari bangunan sama izin usaha dari perusahaan mana , jadi kalau bangunan ya di tindak bangunannya kalau izin usaha ya di cabut atau di bekukan ". Jelas Kadisperindag Kabupaten Bogor Dace Supriadi, Selasa (03/01/2017).

Dari catatan yang di miliki untuk setiap 10 ribu rumah tangga hanya di perbolehkan ada 1 waralaba minimarket saja,  Artinya jika satu desa dengan jumlah penduduk di bawah 10 ribu maka tidak di perkenankan ada waralaba minimarket dan hanya di perbolehkan untuk warung kelontong tanpa ada emblem minimarket tertentu

Bogor : Para pengerajin sepatu di Kabupaten Bogor ternyata bukan murni sebagai pelaku usaha.  Penerapan sistim yang di lakukan para penguasa modal dan bahan baku menjadikan para perajin alas kaki di Kabupaten Bogor kehilangan 14 hingga 20 persen keuntungannya dari sector UMKM dan IKM alas kaki.

Sekretaris Jenderal Forum UMKM Kabupaten Bogor Dodi Darmawan menjelaskan saat ini para perajin hanya mengerjakan pesanan dari pelaku industry yang lebih besar, Modelnya tidak jauh seperti sistim Ijon dalam dunia pertanian ,  " Para pengrajin di persilahkan untuk meminjam bahan baku kepada toko yang di tunjuk , dengan carge biaya 4 persen dari total belanja yang di perlukan seperti sol, kulit imitasi, lem dan ornament alas kaki lainnya , Setelah mendapat order pesanan dalam hitungan pasang per kodi perajin melakukan produksi dan di hargai setelah di potong hutang bahan baku dan pinjaman lainnya '. Jelas Dody , Selasa (3/1/2017) di kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas kabupaten Bogor . Pembayaran menggunakan giro yang pencairannya tidak setiap saat dapat di lakukan.

" Tidak sedikit para perajin menukar giro sebelum waktunya dan kahirnya terkena charge lagi yang merupakan potongan dari keuntungan yang di dapat ". Dodi Menambahkan. 

Model seperti itu tidak menguntungkan bagi pelaku UMKM kecil sekalipun nilai perputaran uang di bisnis alas kaki di Kabupaten Bogor mencapai 425 milyar rupiah pertahun namun hanya di nikmati segelintir pemain saja. Karena ada 2 pemain yakni pelaku perajin atau hanya sebatas pedagang, masuknya produk impor seperti Thailan dan Cina juga menjadikan para perajin beralih menjadi pedagang alas kaki. 
Penguasaan pasar alas kaki secara nasional sulit untuk di kendalikan, Terlabih penerapan pasar bebas asean dan juga geliat jual beli menggunaka n jaringan internet. Sementara para perajin UMKM di Kabupaten Bogor belum banyak menerapkan pola digital dalam memenangkan pasar.  Menteri Perindustrian RI Airlangga Haryanto berjanji akan membantu para pelaku UMKM dari keterpurukan.  "Tahun ini kita kan bangun UMKM agar lebih kuat karena UMKM menunjang ekonomi secara makro dan nanti kita akan rumuskan persoalannya dengan pemerintah daerah model seperti apa yang di inginkan untuk meningkatkan kualitas para UMKM di kabupaten Bogor '. Jelas Mentri Perdagangan Airlangga haryanto.

Industri alas kaki dan tekstil merupakan jenis industry yang terus berkembang dan jawa barat merupakan daerah dengan pertumbuhan yang sgnifikan yakni 42,62 persen .Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor menguasai pangsa pasar produksi alas kaki secara nasional akan tetapi sistem yang ada tidak menggerakan para pelaku UMKM bermodal pas pasan.

Bogor : Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia menjadi salah satu penyebab mudahnya  aksi turun ke jalan menggelar demo dan mosi tidak percaya.  Tradisi turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat di muka umum di jadikan kendaraan bagi eksistensi sejumlah organisasi garis keras yang ada di dalam negeri. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kajian kebangsaan yang berlangsung di rumah Joglo Yayasan Satu Keadilan, jalan Parakan Salak Kemang Bogor, Rabu (2/11).

Direktur Lembaga kajian masyarakat ( LEKAT) Abdul Fatah Menjelaskan rencana aksi demo besar besaran yang akan di gelar sejumlah ormas islam peserta diskusi menilai hal itu wajar terjadi pada negara demokrasi. Namun akan menjadi persoalan ormas yang turun ke jalan tidak menghormati proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang di lakukan gubernur DKI Basuki Cahya Nugraha. " Sekarang yang menjadi objeknya cuma satu orang, siapa yang memproduksinya dan untuk menetapkan adanya penistaan sebuah agama tidak bisa main hakim sendiri ada prosedurnya dari lembaga yang memiliki kewenangan ". jelas Abdul Fatah

Sebagai moderator diskusi Sugeng Teguh Santoso menilai gerakan yang akan berlangsung di Jakarta pada 4 November nanti adalah gerakan yang biasa biasa saja. Akan tetapi yang harus di waspadai adalah wacana yang terbentuk setelah aksi berlangsung. "Yang menjadi titik balik adalah isu yang berkembang adalah penistaan beragama dan polarisasi sikap pandang politik, padahal hak politik adalah kebebasan mendasar ". Tambah Sugeng Teguh Santoso.

Berbagai teori konspirasi pun menyebar di sejumlah media terutama media sosial yang di nilai sangat tendensius. Sehingga perang di dunia maya mengancam perpecahan dalam sebuah kebhinekaan. Sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi hukum sikap yang harus di terima adalah menyerahkan kepada proses hukum yang ada bukan memaksakan pandangan dan polarisasi sikap politik terlebih terprovokasi. 

Bogor : Para penyuka film bergenre horor di Indonesia sesaat lagi bakal disuguhi film yang diproduksi oleh Bidar Batavia Group dan Lorong Films bejudul Missing You, yang akan memulai kiprahnya di berbagai bioskop pada tanggal 3 Nopember 2016 mendatang. Letsman Tendy, sang produser mengatakan, Missing You berbeda dengan film horor lainnya. Pasalnya, film yang disutradarai oleh Peppiona Cheppy ini dibuat dengan gaya Korea dan Jepang yang memang sedang ngehit dasawarsa ini. “Yang paling penting, tidak ada unsur pornografi yang biasanya jadi embel-embel di beberapa film horor Indonesia. Missing You bisa dibilang seperti film Korea dan Jepang yang menggabungkan dua sisi, yakni drama dan horor,” kata Letsman Tendy dalam sebuah kesempatan kepada media. “Selain seram film produksi kami ini juga menegangkan,” imbuh dia.

Jadi, Missing You, sambung dia, tidak hanya akan membuat bulu kuduk penonton berdiri, namun ada pesan moral yang sengaja diselipkan terkait stereotip “isteri muda” di mata masyarakat Indonesia umumnya yang selalu negatif. “Selama ini kebanyakan masyarakat beranggapan istri muda itu jahat. Missing You berusaha meluruskan kesan itu. Tidak semua istri muda itu jahat,” tandasnya.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL