22 November 2017

RSS Facebook Twitter

Administrator

Administrator

Bogor : Kualitas hasil pengerjaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cibuluh di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangat buruk dan  tidak layak huni. Hal ini terungkap saat Walikota Bogor, Bima Arya melakukan inspeksi mendadak (sidak) meninjau kondisi rusunawa tersebut, Jumat (29/9).

Bima Arya mengaku kecewa dengan kondisi rusunawa yang dinilainya tidak layak huni sehingga pihaknya enggan melakukan proses serah terima proyek itu. "Saya kecewa melihat kualitas hasil pengerjaan sangat buruk. Dengan kondisi yang ada,  rusunawa ini tidak layak huni. Kita juga tidak mau melakukan proses serah terima jika kondisinya seperti itu,” kata Bima yang saat melakukan sidak didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor Boris Derurasman dan Camat Bogor Utara Atep Budiman.
Walikota Bogor  Bima meminta kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kondisi yang ada diperbaiki dan lebih dioptimalisasikan lagi, sehingga nantinya layak untuk ditempati dan selanjutnya pihaknya akan mempercepat koordinasi terhadap berbagai hal  menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor, yaitu pengerjaan akses jalan dan pembuatan sodetan untuk mencegah banjir. “Langkah selanjutnya yang akan diambil adalah mempercepat koordinasi apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor, yaitu pengerjaan akses jalan dan pembuatan sodetan untuk mencegah banjir,” ungkap Bima. Dalam kesempatan sidak itu, Bima Arya juga  secara tegas meminta agar di proyek rusunawa tersebut dipasang papan informasi pembangunan, sehingga jelas kegiatannya, tujuannya, nilai dan sumber pembiayaan pembiayaan proyek tersebut.
Sumber : Humas Pemkot Bogor

Bogor : Yayasan Satu Keadilan menggugat Walikota Bogor Bima Arya dan Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Bogor terkait dugaan kebijakan yang cenderung kurang toleran terhadap kegiatan masyarakat beribadah. Sebelumnya salah satu organisasi  kemasyarakatan Setara Institute menganggap Kota Bogor sebagai kota kurang toleran karean dipicu dikeluarkan nya surat edaran pelarangan peringatan hari besar beragama suatu kelompok masyarakat.

Ketua Yayasan Satu Keadilan Teguh Santoso kepada wartawan menjelaskan surat edaran berdampak pada pengajuan gugatan kepada Walikota Bima Arya. Sugeng berharap agar pengajuan gugatan itu direspon demi stabilitas kehidupan masyarakat Kota Bogor. Menurut Sugeng, Presiden Jokowi yang juga berkantor di Istana Bogor perlu memahami adanya dugaan kebijakan yang dianggap kurang toleran tersebut. " Presiden Jokowi juga berkantor di Istana Bogor jadi dia harus tau jika ada dugaan pelanggaran hak dasar masyarakat dalam menjalankan ibadah di Kota Bogor." Katanya di engadilan Negeri Bogor, Senin (23/11). 

Menyikapi hal itu Walikota Bogor Bima Arya menjelaskan surat edaran itu dikeluarkan dalam waktu terbatas dan bersifat insidentil serta sudah tidak berlaku. Bima Arya juga menyatakan surat edaran tersebut lebih bersifat antisipatif dan tidak bertujuan diskriminatif. " Kita akan jelaskan semua, kita akan jawab bahwa tidak ada Intoleransi di Kota Bogor." Ujarnya. Bima Arya juga mengajak semua komponen elemen bangsa menjaga persatuan kesatuan demi keharmonisan di Kota Bogor yang sedang membangun mewujudkan kesejahteraan dan keberagaman masyarakat,  dengan tetap mengedepankan sikpa toleransi.

Bogor : Pengawasan adanya gangguan keamanan dan ketertiban menjelang bulan puasa seperti peredaran Minuman Keras dan Praktek Prostitusi di berbagai sudut Kota Bogor menjadi target operasi Polres Bogor Kota dalam cipta kondisi wilayah. Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan menjelaskan nantinya bersama unsur Muspda yang ada di Kota Bogor akan melakukan koordinasi dan komunikasi agar bisa menjaga kamtibmas seperti melakukan pembatasan jam Operasional Tempat Hiburan Malam. 

Sedangkan untuk langkah Cipta Kondisi saat ini setiap malam minggu melakukan razia miras dan Penyakit Masyarakat – Pekat di sejumlah wilayah yang sudah menjadi target operasi. " Kita sedang bahas dengan Muspida untuk pembatasan THM, sedangkan Cipta Kondisi dengan razia terus dilakukan anggota". Ujarnya kepada RRI , Kamis (28/05). Kegiatan Cipta Kondisi itu juga akan menyisir  Daftar Pencarian Orang – DPO berbagai kasus kriminalitas sehingga saat memasuki bulan Ramadhan suasana aman kondusif dapat tercapai. 

Bogor : Setelah menyelesaikan seluruh konstruksi bangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road seksi 2 A pada ruas Kedung Halang – Kedung Badak diJalan Soleh Iskandar Kota Bogor, mulai dioperasikan untuk masyarakat umum hari ini, Jumat ( 30/05). Peresmian pengoperasian Jalan Tol tersebut, langsung dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto beserta unsur Muspida Provinsi Jawa Barat dan Kota serta Kabupaten Bogor.
Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menjelaskan, PT Marga Sarana Jabar sebagai operator Tol Borr, telah menyelesaikan ruas jalan seksi 2-A yang merupakan kelanjutan dari seksi pertama pada ruas Sentul Selatan – Kedung Halang. Ruas jalan sesi 2-A ini merupakan jalan Tol dalam bentuk jalan layang sedangkan pembangunannya memakai teknologi baru, sehingga tidak menggangu kegiatan jalan raya yang ada dibawahnya. Selanjutnya PT Marga Sarana Jabar akan membuat ruas 2-B dengan ruas Kedung Badak – Simpang Yasmin, kemudian diteruskan pada seksi 3 pada Ruas Simpang Yasmin ke Dramaga Kabupaten Bogor.
Menurut Joko Kirmanto tujuan membuatan jalan Tol ini bagus sebagai aksesbilitas warga agar tidak lagi terjadi kemacetan pada ruas jalan arteri. Selanjutnya Kementrian Pekerjaan Umum akan mendorong Investor untuk menyelesaikan pengerajaan ruas jalan hingga akhir. " Seluruh ruas jalan Tol ini harus selesai sampai Dramaga, jadi bisa mengatasi kemacetan di Bogor." Katanya.
Sementara itu Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, dengan adanya ruas tol seksi 2-A ini merupakan tantangan untuk berbuat maksimal dengan mempercantik wilayah terutama di bawah jalan layan, dengan membuat taman kota agar tidak ditempati PKL yang membuat kumuh di kawasan yang sudah tertata ini. " Ini dibawah jalan layang, kita akan tata buat taman, jadi tidak akan jadi tempat PKL yang bisa buat kumuh." Ujarnya.
Selain itu Pemkot Bogor juga akan melakukan pengaturan di pintu masuk dan keluar Tol Borr agar tertata dengan rapi sehingga tidak menjadi penyebab kemacetan di Jalan Soleh Iskandar./Wl

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL